Navigation
- Halaman Depan
- Semua kategori
- POB-HT-001 Telaah Peraturan Perundang-undangan
- POB-PERL-001 Analisis Kebutuhan Barang Persediaan
- POB-PERL-002 Permintaan Barang Persediaan
- POB-PERL-003 Penyusunan Laporan Barang Milik Negara
- POB-RT-001 Pemakaian Kenderaan Dinas Pool
- POB- RT-003 Pusat Pengaduan Pelanggan
- POB-TU-001 Penerimaan Surat Masuk
- POB-TU-002 Pengiriman Surat
- POB-TU-003 Rapat Dinas Universitas
- POB-ARP-001 Belanja Pegawai (khusus gaji) PNS
- POB-DM-001 Prosedur Pembayaran Dana Belanja Barang Operasional
- POB-DM-002 Prosedur Pembayaran Langsung (Ls) Dana Kegiatan Pengembangan
- POB-DM-003 Prosedur Pembayaran Langsung (Ls) Dana Pekerjaan fisik
- POB-DM-004 Prosedur Pembayaran Langsung (Ls) Dana Vakasi Rutin
- POB-DM-005 Prosedur Pelaporan Keuangan Unit Sistem Akuntansi Keuangan
- POB-DM-006 Prosedur Penerimaan Dana
- POB-PEG-001 Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM
- POB-PEG-002 Penerimaan CPNS
- POB-PEG-004 Pengusulan Kenaikan Pangkat/Golongan /Jabatan Dosen
- POB-PEG-005 Pengusulan SK Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
- POB-PEG-003 Penetapan CPNS
- Peta situs
13 user online :: 13 Guest and 0 Registered
Data dalam kategori ini
- Definisi barang persediaan
- Definisi barang persediaan
- Defenisi Barang Persediaan
- Defenisi Penerimaan Barang Persediaan
- Barang Milik Negara
- Akuntansi Pemerintahan
- Defenisi Sistem Akuntansi
- Laporan Keuangan
- Pengelolaan BMN/D
- Defenisi Barang Habis Pakai
- Defenisi Kartu Stock
- Keputusan Menteri Keuangan No. 18/KMK.018/1999
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 59/PMK.6/2005
- PP Nomor 6 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
- Defenisi Pengelola Barang
- Defenisi Pengguna Barang
- Pemanfaatan BMN
- Penghapusan Barang Milik Negara
- Prinsip-prinsip Akuntansi BMN
Tag
POB-PERL-001 Analisis Kebutuhan Barang Persediaan
ID #1055
Penghapusan Barang Milik Negara
Penghapusan adalah Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari inventaris, dengan tujuan membebaskan bendaharawan barang dan atau Pengguna Barang dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas barang yang berada dibawah penguasaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
sumber : www.depsos.go.id
Tag: -
Entri terkait: -
Penulis: suci luhur lestari
Revisi: 1.0
Anda tidak bisa mengirim komentar pada artikel ini