D

A B D I K L N P S T U V

  • Definisi barang persediaan
    barang persediaan adalah  ....... ...
  • Definisi barang persediaan
    barang persediaan adalah  ....... ...
  • Definisi Hukum
    Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara ...
  • Defenisi Definisi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) :
    Definisi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) : Pengertian DP3 adalah penilaian yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, dan dilaksanakan dalam kurun ...
  • Definisi Statuta
    Statuta Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma  Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program,  dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan ...
  • Definisi Keputusan
    Keputusan Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan - kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya.Setiap keputusan akan membuat pilihan ...
  • Defenisi Belanja Barang Operasional
    DEFENISI BELANJA BARANG OPERASIONAL  Belanja Barang  adalah pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan termasuk untuk biaya pemeliharaan ...
  • Defenisi Gaji
    DEFENISI GAJI Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, gaji dapat dianggap sebagai biaya yang ...
  • Defenisi KPPN
    Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal DJPb yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJPb. Sumber: www.rocan.depag.go.id/.../Penyusunan%20RKAKL%20Perbaikan130508B.doc ...
  • Defenisi Kegiatan Pengembangan
    Kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau ...
  • Defenisi PUMK PNBP
    Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) adalah orang yang diberi tugas untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan tugas bendahara di tingkat kegiatan IMHERE. Penerimaan Negara Bukan ...
  • Defenisi Vakasi
    Vakasi adalah penyediaan dana untuk imbalan bagi penguji/pemeriksa kertas/jawaban ujian. Sumber: http://www.docstoc.com/docs/20430751/BAB-I-PENDAHULUAN-A-Latar-Belakang-Reformasi-dalam-bidang ...
  • Defenisi Bank Persepsi
    Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri ...
  • Defenisi Honorarium
    Honorarium adalah imbalan atas jasa yang telah dilakukan; Sumber: http://www.dannydarussalam.com/engine/peraturan/print.php?lang=en&id=6044&print=1 ...
  • Defenisi Buku Tabelaris
    Berbentuk tabelaris yang mempunyai banyak kolom (32 kolom), 16 (enam belas) kolom pada sisi penerimaan dan 16 (enam belas) kolom pada sisi pengeluaran, jumlah kolom yang digunakan sesuai ...
  • Defenisi Barang Persediaan
    Barang Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang masih disimpan / gudang dan belum digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah serta dikelola secara khusus. sumber : www.perbendaharaan.go.id ...
  • Defenisi Penerimaan Barang Persediaan
    Penerimaan Barang Persediaan adalah organisasi/lembaga/Unit Kerja/Bagian Proyek yang secara operasional diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Pengurus Barang untuk melakukan pemakaian/penggunaan barang milik/kekeayaan Negara, khusus untuk Pemakai Barang milik/kekayaan ...
  • Defenisi Sistem Akuntansi
    Sistem Akuntansi menurut Haward F. Sletter adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk ...
  • Defenisi Barang Habis Pakai
    Barang Habis Pakai adalah semua barang yang bukan barang inventaris, apabila sudah digunkan/dimanfaatkan, lepas dari pertanggungjawaban Pegawai yang ditunjuk.   sumber : www.depdiknas.go.id ...
  • Defenisi Kartu Stock
    Kartu stock adalah arus persediaan barang berupa formulir atau lembaran untuk mencatat dan menjelaskan perubahan barang persediaan.   ...
  • Defenisi Pengelola Barang
    Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.   sumber : www.perbendaharaan.go.id ...
  • Defenisi Pengguna Barang
    Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab : Menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang ...
  • Dokumen Permintaan Barang Persediaan
    Dokumen permintaan barang persediaan adalah Kartu Persediaan Kartu Gudang Jurnal Umum ...
  • Defenisi Kontrak Kerja
    Kontrak kerja adalah dokumen atau perjanjian tertulis antara perusahaan dengan karyawan. Dalam kontrak kerja tertulis hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dokumen resmi ini diangap sebagai bukti ikatan antara karyawan ...
  • Defenisi Satuan Akuntansi Keuangan (SAK)
    (1) SAK merupakan subsistem dari SAI. (2) Untuk  melaksanakan  SAK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Kementerian Negara/Lembaga membentuk Unit Akuntansi sebagai berikut : a. UAPA; b. UAPPA-E1; c. UAPPA-W; dan d. UAKPA  SAK terdiri dari: a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran  ...
  • Defenisi Format SPTB
    SPTB (Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja) pengeluaran yang merupakan bukti penggunaan anggaran, ditandatangani oleh Atasan Langsung Bendahara, sebagai laporan pertanggungjawaban ke KPPN.  Sumber: www.unand.ac.id/docs/SOPSPJKeuangan.pdf ...
  • Defenisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
    DEFENISI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)  Kuasa Pengguna Anggaran adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran atau yang ditunjuk untuk melakukan pencairan dana penggajian. Sumber: www.gunadarma.ac.id/library/articles/...system/.../Artikel_92104070.pdf ...
  • Defenisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
    DEFENISI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  Pejabat Pembuat komitmen adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja  dan sebagai penanggungjawab kegiatan. Sumber: www.depkes.go.id/.../PELAKSANAAN%20APBN%20DAERAH.ppt    ...
  • Defenisi Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR)
    DEFENISI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN RUTIN (SPPR)  Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) adalah Surat pengajuan untuk pengeluaran anggaran rutin, pembangunan dan dana perimbangan oleh kantor/satker/proyek/bagpro kepada KPPN. Sumber: www.uns.ac.id/downperaturan.php?id=32 - Mirip ...
  • Defenisi Pengguna Anggaran (PA)
    DEFENISI PENGGUNA ANGGARAN (PA) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas penggelolaan anggaran pada Kementrian/Lembaga yang bersangkutan. Sumber: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2005/08~PMK.02~2005Per.HTM ...
  • Defenisi Tim Verifikasi SPPR
    DEFENISI TIM VERIFIKASI SPPR Tim Verifikasi  SPPR adalah    tim  yang   diberi kewenangan  untuk melakukan pemeriksaan /Pengecekan administrasi terhadap kebenaran atas data yang disampaikan dalam dokumen tagihan pembayaran dan juga kelengkapan ...
  • Defenisi Bendahara Pengeluaran
    DEFENISI BENDAHARA PENGELUARAN Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPPN selaku yang berwenang) atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung ...
  • Defenisi Bendahara Pengeluaran
    DEFENISI BENDAHARA PENGELUARAN Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPPN selaku yang berwenang) atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung ...
  • Defenisi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)
    DAFTAR ISI PENGGUNAAN ANGGARAN (DIPA)   Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Rektor serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri ...
  • Defenisi Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)
    DEFENISI PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) Pemegang Uang Muka Kerja adalah orang yang diberi tugas membantu bendahara pengeluaran untuk mengelola uang persediaan dengan mengajukan permohonan permintaan uang kepada Bendahara ...
  • Defenisi Uang Persediaan (UP)
    DEFENISI UANG PERSEDIAAN (UP)  Uang Persediaan yang disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan ...
  • Defenisi Tambahan Uang Persediaan (TUP)
    TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)   Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah sejumlah uang membayar kebutuhan dana mendesak yang melebihi dana uang persediaan pada Bendahara Pengeluaran. Yang diterbitkan oleh PA/KPA. Apabila dalam satu kegiatan ...
  • Defenisi Rekening Koran
    DEFENISI REKENING KORAN   Rekening koran adalah laporan yang diberikan Bank setiap bulan kepada pemegang rekening Giro yang berisikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh bank terhadap rekening tersebut selama ...
  • Defenisi Pendapatan Hibah
    DEFENISI PENDAPATAN HIBAH Pendapatan hibah berdasar pmk 40/2009 merupakan penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari/untuk badan/lembaga Dalam Negeri dan perseorangan/pemerintah/ negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, baik dalam bentuk devisa,rupiah ...
  • Defenisi Laporan Realisasi Anggaran
    DEFENISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)                Laporan Realisasi Anggaran merupakan suatu laporan komponen keuangan yang  menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah ...